1. Masa Awal Perkembangan
a. Budi Utomo (BU)
membantu para pelajar yang kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolah. Dalam perjalanannya, pada akhir tahun 1907 dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan Sutomo, mahasiswa STOVIA di Jakarta. Sutomo menyampaikan gagasan dr. Wahidin Sudirohusodo kepada teman-temannya di STOVIA. Mahasiswa-mahasiswa STOVIA yang sudah memiliki citacita meningkatkan kedudukan dan martabat bangsa itu terdorong oleh kampanye yang dilakukan dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan kawan kawannya berkumpul di ruang anatomi gedung STOVIA. Mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Para mahasiswa yang tergabung dalam Budi Utomo ini adalah Sutomo sebagai ketua, Moh. Sulaeman sebagai Wakil Ketua, Gondo Suwarno sebagai Sekretaris I, Gunawan Mangunkusumo sebagai Sekretaris II, Angka sebagai bendahara, Muhammad Saleh dan Suwarno sebagai komisaris. Juga beberapa nama lain yakni Suwardi, Samsu, Suradji, Sudibyo, dan Gumbrek. Dari bulan Mei sampai awal Oktober 1908, Budi Utomo merupakan organisasi pelajar dengan intinya pelajar STOVIA. Tujuan organisasi ini dirumuskan secara samarsamar, yaitu kemajuan bagi Hindia, di mana jangkauan geraknya pada penduduk Jawa dan Madura. Dalam waktu singkat di beberapa kota berdiri cabang-cabang Budi Utomo yakni Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Pada tanggal 3 – 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta. Dalam kongres itu ditetapkan tujuan Budi Utomo adalah kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, dan kebudayaan (kesenian dan ilmu). Sebagai ketua Pengurus Besar yang pertama dipilih R.T.A. Tirtokusumo, bupati Karanganyar. Ia menjabat sampai tahun 1911. Kemudian jabatan ketua Budi Utomo berturut-turut adalah Pangeran Aryo Notodirodjo (1911-1914), R.Ng. Wedyodipuro (Radjiman Wedyodiningrat) tahun 1914-1915, kemudian R.M. Ario Suryo Suparto (1915). Setelah kepengurusan Budi Utomo dipegang golongan tua maka para pelajar menyingkir dari barisan depan. Budi Utomo semakin lamban kegiatannya setelah keluarnya Cipto Mangunkusumo dan Suryodiputro. Aktivitas Budi Utomo pada waktu itu terbatas pada penerbitan Majalah Goeroe Desa. Sejak tahun 1912 ketika Pangeran Notodirodjo menjabat ketua, Budi Utomo berusaha mengejar ketinggalan tetapi tidak banyak hasilnya Partij. Sejak pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1919 terlihat usahausaha Budi Utomo terjun ke bidang politik. Akan tetapi karena tidak mendapat dukungan massa maka kedudukan secara politik kurang begitu penting. Namun ada hal yang penting yakni bahwa Budi Utomo merupakan organisasi social kebangsaan yang pertama berdiri di Indonesia dan di situlah terdapat benih semangat nasional yang pertama. Oleh karena itu tanggal kelahiran Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.
b. Sarekat Islam (SI)
Tujuan Sarekat Islam sesuai anggaran dasarnya adalah sebagai berikut.
2) Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesulitan.
3) Memajukan kepentingan rokhani dan jasmani dari penduduk asli.
4) Memajukan kehidupan agama Islam.
Dalam waktu singkat Sarekat Islam berhasil mendapat anggota di kalangan rakyat banyak sehingga meluas menjadi organisasi massa yang pertama di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Budi Utomo yang dalam praktiknya hanya beranggotakan rakyat dari golongan atas.
Kongres Sarekat Islam kedua dilaksanakan di Solo. Kongres kedua ini memutuskan bahwa Sarekat Islam hanya terbuka bagi rakyat biasa sedangkan pegawai pangreh praja tidak boleh menjadi anggota. Hal ini dimaksudkan agar Sarekat Islam tetap merupakan organisasi rakyat. Perkembangan Sarekat Islam semakin pesat. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 Sarekat Islam Cabang. Pada bulan Februari 1915, Pimpinan Sarekat Islam membentuk pengurus pusat yang dikenal dengan Central Sarekat Islam (CSI) yang berkedudukan di Surabaya. Sebagai ketua kehormatan adalah H. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto sebagai ketua, dan Raden Gunawan sebagai wakil ketua. Pada tanggal 18 Maret 1916, Central Sarekat Islam ini mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia - Belanda. Beberapa tokoh Sarekat Islam yang lain adalah Abdul Muis, Wignyodisastro, dan Soewardi Soerjaningrat. Ketiga orang ini merupakan pengurus
SI di Bandung. Tokoh lain yang bergabung ialah K.H. Agus Salim.
Pada tanggal 17 – 24 Juni 1916, diadakan kongres Sarekat Islam yang ketiga di
Bandung. Kongres ini dinamakan Kongres (SI) Nasional Pertama. Jumlah cabang SI
ada 50, dan jumlah semua anggota pada waktu itu sudah mencapai 800.000. Dalam
kongres ini, SI mulai melontarkan pernyataan bahwa rakyat perlu diberi kesempatan
berpartisipasi dalam politik Pada tanggal 20 – 27 Oktober 1917, SI mengadakan kongres yang keempat (Kongres Nasional Kedua) di Jakarta. Dalam kongres ini di tubuh SI terdapat perbedaan pendapat. Abdul Muis menyatakan perlunya SI berpartisipasi dalam Volksraad. Sebaliknya, Semaun dan sebagian kecil pimpinan SI menolak ikut dalam Volksraad. Perpecahan di dalam tubuh SI ini memberikan peluang kepada H.J.F.M. Sneevliet dari golongan sosialis untuk memengaruhi sejumlah anggota SI Semarang agar menjadi anggota ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging). Dengan taktik infiltrasi inilah golongan sosialis berhasil menyusup ke dalam tubuh SI. Seorang tokoh komunis yang pernah tinggal di Moskwa, Darsono menyatakan tidak percaya pada kepemimpinan HOS. Tjokroaminoto.
Memasuki tahun 1920 Sarekat Islam pecah menjadi dua yaitu:
1) SI yang berpaham Islam, dikenal dengan SI Putih atau golongan kanan. Kelompok ini dipimpin H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta.
2) SI yang berpaham Marxisme atau Komunisme, dengan SI Merah atau golongan kiri. Kelompok ini dipimpin Semaun yang berpusat di Semarang. Pada akhir tahun 1921 (dalam kongres keenam) diputuskan adanya disiplin partai yakni larangan anggota SI merangkap dua keanggotaan partai politik. Dengan demikian kelompok Semaun dapat terdepak dari SI. Pada tahun 1923, kelompok Semaun ini secara resmi diakui sebagai cabang Partai Komunis Indonesia dengan nama Sarikat Rakyat. Pada tanggal 17-20 Februari 1923, SI menyelenggarakan Kongres Nasional ketujuh di Madiun. Nama SI pada waktu itu diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian atas pengaruh dr. Sukiman yang baru pulang dari Belanda, PSI diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Dalam perkembangannya PSII pecah menjadi dua kelompok yakni kelompok Sukiman yang menghendaki PSII menekankan pada asas kebangsaan, dan kelompok HOS Tjokroaminoto yang menekankan pada asas agama. Kelompok Sukiman mendirikan partai baru yakni Partai Islam Indonesia (PARII). Pada tahun 1940, PSII pecah lagi menjadi PSII Kartosuwiryo. Inilah perkembangan Sarekat Islam di mana untuk mencapai tujuannya harus menghadapi berbagai tantangan.
c. Indische Partij (IP)
dr. Tjipto Mangunkusumo sebagai wakil ketua. Ketiga tokoh ini kemudian dikenal dengan ”Tiga Serangkai”. Adapun tujuan Indische Partij seperti yang termuat dalam anggaran dasar yaitu membangunkan patriotisme semua ”Indiers” terhadap tanah air. Juga untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan cara-cara sebagai
berikut.
1) Memelihara nasionalisme dengan cara meresapkan cita-cita kesatuan bangsa Indonesia.
2) Memberantas rasa kesombongan rasial.
3) Memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian antar-agama.
4) Berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia (Hindia).
5) Memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) di dalam pemerintahan.
6) Memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang lemah ekonominya.
Sebagai media untuk menyebarluaskan pandangan-pandangan Indische Partij digunakan surat kabar De Express. Melalui surat kabar ini Indische Partij berkembang ke berbagai daerah. Hal ini terbukti didirikannya 30 cabang IP dengan anggota sejumlah 7.300 orang yang sebagian besar merupakan Indo-Belanda, sedangkan jumlah anggota bangsa Indonesia 1500 orang. Melihat tujuan dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan di atas dapat dikatakan bahwa Indische Partij merupakan partai politik yang pertama kali di Indonesia. Permohonan ijin pendirian partai ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda dan Indische Partij dinyatakan sebagai partai terlarang dengan alasan organisasi itu berdasar politik dan mengancam keamanan umum. Pada waktu pemerintah kolonial Belanda hendak merayakan ulang tahun ke- 100 kemerdekaan Negeri Belanda dari penjajahan Perancis, di Bandung dibentuklah ”Komite Bumiputera”. Komite ini menerbitkan tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul ”Als ik een Nederlander was ...” Yang isinya merupakan sindiran tajam mengenai ketidakadilan di daerah jajahan. Dengan alasan kegiatan komite ini berbahaya maka pada bulan Agustus 1913 ketiga tokoh Indische Partij dijatuhi hukuman buangan. Douwes Dekker dibuang ke Timor Kupang, dr. Tjipto Mangunkusumo dibuang ke Banda, dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Bangka. Tetapi atas permintaan mereka sendiri pembuangan itu dipindahkan ke negeri Belanda. Kesempatan di negeri Belanda itu oleh mereka digunakan untuk menambah dan memperdalam ilmu. Dengan kepergian ketiga pemimpin tersebut maka kegiatan Indische Partij makin lemah. Kemudian Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde dengan asas utamanya mendidik suatu nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita persatuan bangsa. Kembalinya Douwes Dekker dari negeri Belanda tidak banyak berarti bagi perkembangan Partai Insulinde. Pada bulan Juni 1919 partai ini berganti nama menjadi National Indische Partij (NIP), namun partai ini tidak banyak berpengaruh terhadap rakyat. Sedangkan pembebasan hukuman terhadap Suwardi Suryaningrat dilakukan pada bulan Juli 1918. Kemudian ia berjuang di bidang pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa. Dari uraian di atas, perjuangan Indische Partij besar sekali pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, antara lain dengan propaganda nasionalisme Hindia dan aksi mencapai kemerdekaan kelak, juga sebagai pembangun semangat, Douwes Dekker sangat berjasa terhadap bangsa Indonesia. Para tokoh Indische Partij berani untuk kepentingan pribadi atau golongan.
a. Perhimpunan Indonesia (PI)
dengan nama Indonesische Vereniging. Perubahan nama ini ada hubungannya dengan timbulnya Kesadaran Nasional setelah Perang Dunia I, kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij yang dibuang ke negeri Belanda yakni dr. Cipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan E.F.F. Douwes Dekker, dan juga kedatangan mahasiswa yang belajar ke negeri Belanda yakni Ahmad Subardjo pada tahun 1919 dan Mohammad Hatta tahun 1921. Kesadaran politik di kalangan Indische Vereeniging kemudian diperkuat lagi oleh peristiwa kedatangan Comite Indie Werbaar (Panitia Ketahanan Hindia Belanda) yang mengajukan usul kepada pemerintah untuk memperkuat ketahanan Hindia Belanda di waktu perang dengan melatih orang-orang Indonesia di bidang militer. Panitia itu terdiri atas R.Ng. Dwijosewoyo, Abdul Muis, dan Kolonel Rhemev. Pada bulan Maret 1923, Majalah Hindia Poetra menyebutkan bahwa asas dari organisasi Indonesische Vereeniging adalah sebagai berikut: Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri bukan dengan pertolongan siapa pun juga; bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan, supaya tujuan itu lekas tercapai. Sejak tahun 1923 Indonesische Vereeniging aktif berjuang dan mempelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Majalah Hindia Poetra pada tahun 1924 diubah menjadi Indonesia Merdeka, dan pada tahun 1925 organisasi Indonesische Vereeniging diubah menjadi Perhimpunan Indonesia dan meninggalkan sikap kerja sama dengan kaum penjajah, bahkan lebih bersifat internasional dan anti kolonial. Jadi asas perjuangan PI adalah self help dan non kooperatif yakni berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak minta bantuan pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana menurut pendapatmu sikap Perhimpunan Indonesia yang demikian ini?
Dalam kongres ke-6 Liga Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Paris (Prancis) bulan Agustus 1926, Moh. Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia. Hal ini menambah kecurigaan pemerintah Belanda terhadap PI. Moh. Hatta atas nama PI menandatangani perjanjian rahasia dengan Semaun (tokoh PKI) pada tanggal 5 Desember 1926. Isinya perjanjian menyatakan bahwa PKI mengakui kepemimpinan PI dan akan dikembangkan menjadi suatu partai rakyat kebangsaan Indonesia, selama PI secara konsekuen tetap menjalankan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Semakin aktifnya tokoh-tokoh PI berhubungan dengan tokoh-tokoh politik bangsa Indonesia maupun kegiatan internasional sejak adanya manifesto politik tahun 1925, menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 10 Juni 1927 empat anggota PI yakni Moh. Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyodiningrat, dan Ali Sastroamijoyo ditangkap dan ditahan pemerintah Belanda. Mereka akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Inilah sikap dari para pejuang yang memegang teguh prinsip berani karena benar.
PI merupakan organisasi politik bangsa Indonesia yang berada di luar negeri yang berhasil mempengaruhi pergerakan kebangsaan Indonesia secara berangsurangsur. Lebih-lebih setelah munculnya pernyataan politik tahun 1925. PI ternyata berperan sebagai penyemangat kepada pergerakan nasional di tanah air. Lahirnya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) tahun 1926, Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927, dan Jong Indonesia (Pemuda Indonesia) tahun 1927 secara langsung mendapat ilham dari Perhimpunan Indonesia.\
Pada tanggal 9 Mei 1914, Sneevliet bersama rekan-rekannya, J.A. Brandsteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma, mendirikan organisasi yang dinamakan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Haluan organisasi ini adalah Marxisme. Pada mulanya ISDV tidak berkembang, maka untuk mencari anggota mereka cara menyusup ke tubuh partai-partai lain. Ketika tidak berhasil, mereka mendekati Insulinde maka diarahkan ke dalam Sarekat Islam. Taktik ini berhasil sehingga SI pecah menjadi dua kubu dan muncullah pemimpin ranting dalam ISDV yang berhaluan marxis seperti Semaun dan Darsono. Pada tanggal 23 Mei 1920, oleh Baars, Bergsma, dan Semaun beserta kawankawannya, ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia. Kemudian pada bulan Desember 1920, Partai ini diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Susunan pengurus baru organisasi ini, antara lain Semaun sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Bergsma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara, Baars, Sugono, dan lain-lain sebagai anggota pengurus. Pada tahun 1923, PKI semakin kuat dengan bergabungnya tokoh-tokoh seperti Alimin Prawirodirdjo (pemimpin SI merah) dan Musso (dari PKI cabang Jakarta). Setelah merasa kuat, PKI melakukan aksinya dengan mengobarkan pemberontakan di Jakarta pada tanggal 13 November 1926, disusul dengan tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta pemberontakan di Sumatra Barat pada tanggal 1 Januari 1927. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan PKI ini merupakan tindakan yang sia-sia karena massa PKI sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. Pemberontakan PKI ini mengakibatkan korban ribuan rakyat dihasut untuk ikut serta dalam pemberontakan sehingga sekitar 13.000 orang ditangkap, mereka yang dihukum sejumlah 4.500 orang, dan yang dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, Irian Jaya sekitar 1.300 orang. Oleh Pemerintah Hindia Belanda, PKI dinyatakan
sebagai partai terlarang. Akibat buruk lainnya yang menimpa perjuangan bangsa Indonesia akibat pemberontakan PKI adalah berupa penindasan yang luar biasa terhadap para pemimpin perjuangan. Itulah suatu tindakan PKI yang merugikan perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
c. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Club di Bandung. Atas insiatif perkumpulan ini maka pada tanggal 4 Juli 1927
berdirilah partai politik baru yaitu Partai Nasional Indonesia. Para pendirinya adalah
Ir. Soekarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskaq
Tjokrohadisuryo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. Dari 8 orang pendiri
ini, 5 orang merupakan mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda.
Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia Merdeka. Adapun asasnya adalah Self
help, non kooperatif, dan marhaenisme. Pada waktu rapat di Bandung tanggal 17 - 18
Desember 1927, PNI dapat menggalang persatuan dengan Partai Sarekat Islam
Indonesia, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranche Bond, Kaum Betawi, Indonesische
Studieclub, dan Algeemene Studieclub dengan membentuk Pemufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI). Permufakatan ini bertujuan menyatukan aksi dalam menghadapi imperialisme Belanda. Dalam Kongres PNI yang pertama di Surabaya (27 – 30 Mei 1928) disyahkan susunan pengurus seperti berikut:
1) Ketua : Ir. Soekarno
2) Sekretaris/Bendahara : Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo
3) Anggota : Dr. Samsi Sastrowidagdo,
Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, dan Ir. Anwari. Dalam kongres ini juga disahkan program kegiatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dengan program yang jelas diperkuat dengan propaganda-propaganda Ir. Soekarno sebagai seorang ahli pidato, maka PNI dalam waktu singkat banyak memperoleh dukungan massa mulai dari Jawa Barat sampai seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Kongres PNI yang kedua tanggal 18 - 20 Mei 1929 di Jakarta, menetapkan untuk memilih kembali pengurus PB PNI yang lama. Di samping itu juga memutuskan program kegiatan di bidang ekonomi/sosial dan politik.
Di bidang ekonomi/sosial antara lain menyokong perkembangan Bank Nasional Indonesia, mendirikan koperasi-koperasi, mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakitrumah sakit, dan lain-lain. Sedangkan di bidang politik, mengadakan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan menunjuk Perhimpunan Indonesia sebagai wakil PPPKI di luar negeri.
Melihat sepak terjang PNI yang gigih dan semakin memperoleh simpati rakyat Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menjadi semakin cemas. Pada akhir tahun 1929 tersebar desas-desus PNI akan melakukan pemberontakan pada awal tahun 1930. Maka berdasarkan desas-desus ini pada tanggal 24 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan dan menangkap empat tokoh PNI, yaitu Ir. Soekarno, Gatot Mangkuprodjo, Maskoen, dan Soepriadinata. Mereka diajukan di depan pengadilan Bandung. Dalam proses peradilan itu Ir. Soekarno melakukan pembelaan dengan judul ”Indonesia Menggugat” akan tetapi hakim kolonial tetap menjatuhi hukum penjara kepada keempat tokoh ini. Bagaimana pendapatmu atas nasib yang dialami para tokoh PNI tersebut?
Penangkapan terhadap para tokoh PNI merupakan pukulan berat dan menggoyahkan partai. Pada kongres luar biasa tanggal 25 April 1931 diputuskan untuk membubarkan PNI. Hal ini menyebabkan pro dan kontra. Mereka yang setuju PNI dibubarkan mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dipimpin Mr. Sartono. Sedangkan yang tidak setuju PNI dibubarkan masuk ke dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) dipimpin Moh. Hatta dan Syahrir.
3. Masa Moderat
Penyebabnya adalah karena dunia pada waktu itu dilanda krisis ekonomi (malaise). Hal ini mempengaruhi keadaan ekonomi di Hindia Belanda sehingga berpengaruh terhadap pergerakan nasional. Di samping itu juga karena Pemerintah Hindia Belanda semakin bersikap keras terhadap partai-partai politik. Apalagi setelah PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926.
Ada dua partai yang bersifat moderat dengan taktik kooperasi yaitu Partai Indonesia Raya dan Gerakan Rakyat Indonesia. Bagaimana perkembangan kedua partai tersebut? Marilah kita ikuti uraian berikut.
a. Partai Indonesia Raya (Parindra)
1) Di bidang pertanian dengan mendirikan Perhimpunan Rukun Tani untuk membantu kehidupan petani dan mendirikan Bank Nasional Indonesia.
2) Di bidang pelayaran dengan membentuk Rukun Pelayaran Indonesia. Kepengurusan Parindra pada awal terbentuknya organisasi ini adalah Dr. Sutomo sebagai ketua dan Wuryaningrat sebagai wakil ketua. Sedangkan Kepala Departemen Politik dalam Pengurus besar Parindra adalah Muhammad Husni Thamrin.
b. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)










